MAKASSAR – Satu tahun perjalanan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan bukan sekadar hitungan waktu, melainkan fase penting untuk memperkuat arah gerakan dan menajamkan komitmen. Momentum ini dimaknai sebagai ajang konsolidasi organisasi sekaligus penegasan bahwa perjuangan menghadirkan keadilan sosial harus terus bergerak maju, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.
Sejak awal pembentukannya, Gerakan Rakyat Sulsel menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama. Pembangunan tidak boleh eksklusif dan hanya dinikmati segelintir pihak. Setiap warga negara harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta peluang ekonomi. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi, lokasi geografis, atau keterbatasan akses informasi. Inilah fondasi yang terus diperjuangkan secara konsisten.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam dialog publik bertajuk “Kesetaraan dan Keadilan Sosial Hari Ini dan Masa Depan” yang digelar melalui Radio Insaniah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar. Forum ini menjadi ruang pertukaran gagasan yang terbuka dan kritis. Berbagai persoalan struktural dibedah secara objektif, termasuk ketimpangan pembangunan antarwilayah dan perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil.
Dalam pemaparannya, Sekretaris DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Muhammad Zaynur, menekankan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi tidak cukup menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Angka-angka makro mungkin menunjukkan tren positif, namun realitas di lapangan sering kali berbeda. Jika masyarakat di lapisan bawah belum merasakan peningkatan kesejahteraan secara nyata, maka ada yang perlu diperbaiki dalam desain kebijakan.
Orientasi pembangunan, menurutnya, harus menempatkan distribusi manfaat sebagai prioritas. Pendidikan berkualitas harus dapat diakses tanpa diskriminasi, agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Layanan kesehatan harus menjangkau hingga pelosok dengan fasilitas dan tenaga yang memadai. Lapangan kerja produktif perlu diperluas untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang terus bertambah. Kesempatan usaha bagi pelaku UMKM juga harus diperkuat agar ekonomi rakyat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.
Nilai keadilan sosial sejatinya telah tertanam dalam konstitusi dan Pancasila. Namun implementasinya menuntut konsistensi kebijakan dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat. Pembangunan tidak boleh terpusat hanya di kota besar, sementara wilayah lain tertinggal dalam akses dan kualitas layanan publik. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang tumbuh secara merata dari pusat hingga daerah.
Pandangan ini selaras dengan pemikiran Anies Baswedan yang menegaskan bahwa kemajuan bangsa harus dibangun di atas fondasi kesetaraan. Infrastruktur fisik memang penting, tetapi keadilan dalam distribusi peluang jauh lebih menentukan keberlanjutan pembangunan. Ketika masyarakat merasa diperlakukan adil, kepercayaan terhadap institusi negara akan meningkat, dan partisipasi publik dalam demokrasi menjadi lebih konstruktif.
Secara strategis, pemerataan bukan hanya tuntutan moral, melainkan kebutuhan nasional. Ketimpangan yang terus melebar dapat memicu ketidakpuasan sosial dan mengganggu stabilitas. Sebaliknya, kebijakan yang inklusif akan memperkuat kohesi bangsa. Oleh karena itu, agenda pemerataan harus ditempatkan sebagai prioritas jangka panjang, bukan sekadar program tambahan.
Gerakan Rakyat Sulsel mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Sektor ini memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta mendistribusikan pendapatan secara lebih luas. Selain itu, penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal perlu dioptimalkan agar setiap daerah mampu mengembangkan keunggulannya masing-masing. Dengan pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan menyebar secara adil.
Dialog publik yang berlangsung juga menunjukkan tingginya kepedulian mahasiswa terhadap isu kesetaraan. Pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan dan pemerataan anggaran mencerminkan kesadaran generasi muda akan pentingnya keadilan sosial. Kampus harus terus menjadi ruang intelektual yang melahirkan solusi konkret, bukan hanya wacana.
Gerakan Rakyat Sulsel mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam perubahan. Energi, kreativitas, dan semangat kolaboratif mereka adalah modal besar untuk mendorong transformasi sosial. Indonesia yang lebih adil tidak akan terwujud tanpa keterlibatan kolektif seluruh elemen masyarakat.
Sebagai wujud keterbukaan, organisasi ini juga merencanakan forum dialog “Vox Populi” dan “Desak Anies” pada Mei 2026. Forum tersebut dirancang sebagai ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemimpin agar aspirasi publik benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan. Kebijakan yang responsif lahir dari dialog yang setara dan partisipatif.
Peringatan satu tahun ini turut diisi dengan aksi sosial seperti donasi buku untuk meningkatkan literasi, penanaman pohon sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, serta kegiatan berbagi untuk memperkuat solidaritas sosial. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan kesetaraan tidak berhenti pada diskusi, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat langsung.
Satu tahun adalah awal dari perjalanan panjang. Namun dengan konsolidasi yang semakin solid dan arah perjuangan yang semakin terstruktur, Gerakan Rakyat Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda keadilan sosial. Indonesia yang inklusif, setara, dan bermartabat bukan sekadar visi ideal, melainkan tujuan strategis yang harus diperjuangkan secara konsisten demi masa depan bangsa yang lebih kuat dan berdaulat.